BANDARLAMPUNG, SAYLAMPUNG.ID- Sebuah fenomena langka kali pertama tercatat di Provinsi Lampung. Kelompok pendidikan justru deflasi sangat dalam hingga 15,10 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, indeks harga sektor pendidikan turun dari 108,59 pada Agustus 2024 menjadi 92,19 pada Agustus 2025. Kondisi ini terjadi pada era kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, salah satunya kebijakan menghapus uang komite sekolah.
Secara umum, inflasi tahun ke tahun (y-on-y) Lampung pada Agustus 2025 hanya 1,05 persen, jauh lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya 2,33 persen. Inflasi Lampung masih disumbang kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan kenaikan 4,12 persen, terutama komoditas bawang merah, beras, dan tomat.
Namun, paling mengejutkan ialah peran kelompok pendidikan sebagai penekan inflasi daerah. Dari empat subkelompok, dua di antaranya deflasi, yakni pendidikan dasar dan anak usia dini (1,77 persen) serta pendidikan menengah turun tajam hingga 51,23 persen.
Sebaliknya, pendidikan tinggi justru meningkat 11,95 persen dan pendidikan lainnya naik 4,30 persen. Secara keseluruhan, kelompok pendidikan menyumbang deflasi (y-on-y) 0,98 persen, terutama dipicu penurunan biaya pada jenjang SMA/SMK, SMP, dan SD.
Fenomena ini kian kontras bila berbanding dengan kondisi nasional. Pada Agustus 2025, kelompok pendidikan tingkat nasional justru mencatat inflasi (y-on-y) 1,43 persen, dengan tiga subkelompok naik.
Hanya pendidikan menengah deflasi tipis sebesar 0,40 persen. Artinya, ketika biaya pendidikan meningkat tingkat nasional, Lampung justru bergerak berlawanan arus, yaitu deflasi tajam.
Dampak Kebijakan Penghapusan Uang Komite
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menilai, kebijakan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal menghapus uang komite sekolah menjadi faktor utama deflasi pendidikan di Lampung. Dampak kebijakan itu sebagai berikut:
Efektivitas Subsidi dan Bantuan Pendidikan
Penurunan harga besar kemungkinan dipengaruhi optimalisasi subsidi pendidikan, seperti BOS, beasiswa daerah, serta program menghapus iuran sekolah. Hal ini menunjukkan kebijakan pemerintah benar-benar meringankan beban rumah tangga dan berdampak nyata pada pengeluaran masyarakat.
Dampak Daya Beli dan Inflasi Daerah
Dengan turun biaya pendidikan, daya beli masyarakat meningkat. Dana alokasi sebelumnya untuk biaya sekolah dapat beralih ke kebutuhan lain, baik konsumsi, kesehatan, maupun investasi kecil. Secara makro, hal ini ikut menekan inflasi Lampung karena pendidikan komponen strategis dalam keranjang inflasi.
Indikasi Arah Kebijakan Jangka Panjang
Jika pemerintah daerah konsisten menjaga akses murah pendidikan tanpa mengurangi kualitas, ini bisa menjadi model kebijakan sosial ekonomi berorientasi pada pembangunan SDM. Namun, menurun biaya terlalu tajam juga perlu antisipasi agar tak mengganggu standar kualitas layanan pendidikan.
“Keberhasilan menghadirkan deflasi pada sektor pendidikan menjadi simbol Pemerintah Provinsi Lampung hadir berpihak sektor pendidikan. Masyarakat merasakan langsung keringanan biaya, sehingga berpotensi meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Provinsi Lampung,” ucap Ganjar.
Dengan kondisi ini, era pemimpin Rahmat Mirzani Djausal tercatat dalam sejarah Lampung. Untuk kali pertama, biaya pendidikan biasanya identik inflasi justru menjadi motor deflasi dalam menekan laju inflasi daerah. (kmf)
